SAWAHLUNTO (bapermennews.com) – Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp820 juta untuk memperbaiki 41 unit rumah warga.
Program bedah rumah tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman.
Ia menyebutkan, Pemkot Sawahlunto terus melakukan pemutakhiran data RTLH agar bantuan yang disalurkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni. Karena itu, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganannya.
Di sisi lain, Sawahlunto juga mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 305 unit bantuan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, Maizir, menjelaskan bahwa dari 41 rumah yang mendapatkan bantuan melalui program daerah, empat unit di antaranya merupakan rumah warga yang terdampak bencana.
Masing-masing penerima bantuan memperoleh anggaran sebesar Rp20 juta untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah.
Namun, persoalan rumah tidak layak huni di Kota Sawahlunto masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas terkait, lebih dari 1.000 unit rumah warga masih membutuhkan bantuan perbaikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Sawahlunto tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membangun sinergi dengan TNI-Polri, BAZNAS, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pemerintah pusat.
Sementara itu, pelaksanaan program BSPS tahap pertama telah memasuki pembangunan fisik. Adapun tahap berikutnya masih melalui proses survei dan verifikasi calon penerima, termasuk tahapan pemilihan penyedia bahan bangunan secara terbuka, transparan, dan kompetitif.
Besarnya jumlah rumah yang masih membutuhkan rehabilitasi menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Sawahlunto. Pemerintah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan memperluas dukungan anggaran agar program bedah rumah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat prasejahtera.
Dengan demikian, program rehabilitasi RTLH tidak hanya menjadi kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sawahlunto.















