PADANG PARIAMAN (bapermennews.com) – Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan nilai anggaran sekitar Rp82 miliar, menjadi sorotan. Proyek yang dikerjakan PT Rudy Jaya tersebut diduga menggunakan material batu yang legalitas sumbernya masih dipertanyakan.
Sorotan juga mengarah kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang, khususnya terkait kejelasan asal-usul material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.
Berdasarkan informasi masyarakat dan penelusuran sejumlah media online di Sumatera Barat, material batu yang didatangkan ke lokasi pekerjaan diduga berasal dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang Panjang. Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas sumber material serta kesesuaian penggunaannya dalam proyek pemerintah.

Pekerjaan dengan nomor kontrak HK0201/T/Bws5.9.2/2026/08 itu kini menjadi perhatian publik. Masyarakat meminta pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap asal-usul material, dokumen pengangkutan, serta legalitas tambang atau quarry yang menjadi sumber pasokan.
Selain persoalan material, pantauan media ini di lokasi pekerjaan juga menemukan tidak adanya papan informasi proyek yang dapat menjadi sarana transparansi kepada masyarakat. Di lokasi terlihat dua unit alat berat jenis excavator sedang melakukan aktivitas penimbunan di kawasan Sungai Batang Anai.
Tidak hanya itu, sejumlah pekerjaan lain yang berada di bawah kegiatan BWSS V Padang juga disebut pernah menjadi sorotan terkait dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan material setempat, penggantian precast pabrikan dengan pengecoran manual, hingga metode pengisian bronjong menggunakan excavator.
Berbagai temuan dan informasi tersebut sebelumnya telah dikonfirmasikan kepada pihak terkait, termasuk Plt. Kepala Balai dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, masyarakat masih menunggu tindak lanjut konkret atas berbagai persoalan yang disampaikan.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026), Eka Hendra selaku PPK BWSS V Padang menyampaikan bahwa material yang digunakan PT Rudy Jaya berasal dari PT Lubuk Alung Sarumpun.
Pernyataan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara sumber material yang disebutkan PPK dengan material yang benar-benar didatangkan ke lokasi pekerjaan.
Media ini juga memperoleh informasi bahwa PT Lubuk Alung Sarumpun diduga tidak memberikan dukungan pasokan material kepada kontraktor pelaksana. Informasi tersebut perlu diklarifikasi langsung kepada perusahaan yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Atas kondisi tersebut, BAPERMEN mendorong BWSS V Padang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber material yang digunakan PT Rudy Jaya, termasuk memeriksa dokumen legalitas quarry, bukti pembelian, surat jalan, serta kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan kontrak pekerjaan.
Transparansi penggunaan anggaran negara merupakan kewajiban yang harus dijaga. Apabila ditemukan pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi, atau indikasi kerugian keuangan negara, aparat pengawasan dan penegak hukum diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari pihak PT Rudy Jaya, PT Lubuk Alung Sarumpun, serta jajaran BWSS V Padang guna mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat.















