PADANG (bapermennews.com) – Proyek Pembangunan Jalan Paket 22 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dengan nilai kontrak mencapai Rp7.009.301.473 kini menjadi sorotan. Pasalnya, kondisi pekerjaan di lapangan diduga tidak tertata dengan baik, bahkan terkesan terbengkalai.
Berdasarkan pantauan bapermennews.com di lokasi, sejumlah balok beton pembatas median jalan terlihat berserakan dan bertumpuk tidak beraturan di sepanjang pinggir jalan. Bahkan, beberapa di antaranya tampak roboh dan belum terpasang sebagaimana mestinya.
Tidak hanya itu, tumpukan material batu split dan tanah bekas galian juga terlihat memenuhi sebagian badan jalan. Sejumlah bekas galian masih terbuka, sementara tanah dan material pekerjaan berserakan tanpa penataan yang memadai.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pekerjaan, pengawasan proyek, serta tanggung jawab kontraktor terhadap keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Nilai Kontrak Rp7 Miliar, Progres Pekerjaan Dipertanyakan
Berdasarkan informasi pada dokumen kontrak, proyek tersebut memiliki nomor kontrak 025/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2026, tertanggal 10 Agustus 2026.
Adapun nilai kontrak sebesar Rp7.009.301.473 dengan jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender.
Dengan nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, pekerjaan semestinya dilaksanakan secara terencana, terukur, serta memenuhi standar teknis dan keselamatan konstruksi.
Namun, kondisi fisik pekerjaan yang terlihat di lapangan memunculkan dugaan bahwa progres pelaksanaan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini perlu diklarifikasi oleh pihak terkait, terutama mengenai persentase bobot pekerjaan, realisasi progres fisik, serta kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal kontrak.
Alat Berat Terlihat Tua, Aktivitas Pekerja Dipertanyakan
Sorotan lainnya tertuju pada penggunaan alat berat jenis vibratory roller yang terlihat dalam kondisi berkarat dan terkesan sudah berumur.
Di sekitar lokasi pekerjaan, sejumlah pekerja juga terlihat duduk di pinggir area galian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas aktivitas pekerjaan dan pengelolaan tenaga kerja di lapangan.
Masyarakat pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas PT Arta Graha Cipta.
Selain itu, peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan jajaran Dinas PUPR Kota Padang juga menjadi perhatian. Apakah pengawasan rutin telah dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, jadwal, dan ketentuan kontrak?
Keselamatan Pengguna Jalan Jangan Diabaikan
Kondisi material yang berserakan, balok beton yang belum tertata, serta bekas galian yang masih terbuka dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Risiko tersebut semakin besar apabila kondisi lokasi tidak dilengkapi rambu peringatan, penerangan, serta pembatas pengaman yang memadai, terutama pada malam hari maupun ketika hujan.
Keselamatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur, bukan justru menjadi persoalan yang terabaikan.
Salah seorang warga berinisial GU berharap Wali Kota Padang dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang segera turun langsung meninjau lokasi serta mengevaluasi kinerja PT Pandora Energi Persada selaku kontraktor pelaksana.
Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran APBD hingga lebih dari Rp7 miliar tersebut harus dikerjakan secara profesional, transparan, dan mengutamakan kualitas.
Masyarakat juga berharap jangan sampai anggaran daerah yang begitu besar justru menghasilkan infrastruktur dengan kualitas rendah akibat lemahnya pengawasan maupun pelaksanaan pekerjaan.
PUPR Diminta Buka Informasi Progres dan Pengawasan
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak Dinas PUPR Kota Padang. Klarifikasi mengenai progres fisik, kesesuaian spesifikasi teknis, penggunaan material, serta hasil pengawasan lapangan menjadi penting untuk menjawab keresahan masyarakat.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah evaluasi dan tindakan korektif sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pandora Energi Persada, PT Arta Graha Cipta, maupun Dinas PUPR Kota Padang belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi pekerjaan tersebut.
Redaksi bapermennews.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.















