PADANG (bapermennews.com) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang hingga pertengahan Oktober 2026 belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kota Padang, terutama terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai perlu meningkatkan optimalisasi penerimaan.
Berdasarkan data per 16 Oktober 2026, realisasi PAD Kota Padang tercatat sebesar Rp761,61 miliar atau 73,22 persen dari target sekitar Rp1,04 triliun dalam APBD Perubahan 2026. Dengan demikian, pemerintah daerah masih harus mengejar kekurangan penerimaan sekitar Rp278,53 miliar hingga akhir tahun.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, meminta seluruh OPD terkait segera mengevaluasi kinerja penerimaan daerah agar sisa waktu tahun anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat pencapaian target sekaligus menentukan langkah konkret dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD.
“Dengan sisa waktu hingga akhir 2026, setiap OPD yang bertanggung jawab terhadap penerimaan PAD diharapkan bekerja lebih maksimal. Langkah tersebut penting agar target pendapatan daerah dapat didekati secara realistis tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku,” ujar Rachmad.
Pajak dan Retribusi Masih Perlu Digenjot
Dari sejumlah komponen PAD, sektor pajak daerah mencatat realisasi Rp589,90 miliar atau 72,06 persen dari target Rp818,60 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan penerimaan sekitar Rp228,70 miliar.
Sementara itu, retribusi daerah baru mencapai Rp78,16 miliar atau 65,45 persen dari target Rp119,42 miliar.
Di sisi lain, penerimaan dari lain-lain PAD yang sah telah mencapai Rp66,71 miliar atau 88,96 persen dari target Rp74,99 miliar. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp26,84 miliar atau 98,95 persen dari target Rp27,13 miliar.
Rachmad menilai optimalisasi PAD sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Padang. Pendapatan daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemantauan realisasi penerimaan dilakukan secara berkala agar setiap persoalan dapat segera ditangani.
Realisasi PAD Dishub dan PUPR Belum Maksimal
Perhatian khusus DPRD tertuju pada Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Berdasarkan data yang disampaikan, kedua instansi tersebut masih mencatat realisasi PAD di bawah 40 persen hingga 16 Oktober 2026.
Dishub Kota Padang baru membukukan penerimaan sekitar Rp2,04 miliar atau 38,61 persen dari target Rp5,30 miliar. Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar Rp3,26 miliar.
Sementara itu, Dinas PUPR Kota Padang mencatat realisasi sekitar Rp4 miliar atau 33,49 persen dari target Rp11,96 miliar. Kekurangan penerimaan instansi tersebut diperkirakan mencapai Rp7,95 miliar.
Menanggapi capaian tersebut, Rachmad meminta evaluasi menyeluruh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan kedua instansi belum optimal.
“Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah rendahnya penerimaan disebabkan oleh kendala teknis, belum optimalnya pengelolaan sumber pendapatan, persoalan pendataan objek retribusi, atau faktor lain yang memengaruhi realisasi di lapangan,” paparnya.
Ia menegaskan setiap OPD harus memiliki strategi dan inovasi konkret untuk meningkatkan penerimaan sesuai kewenangannya. Langkah tersebut juga perlu didukung pemantauan berkala agar efektivitas kebijakan dapat diukur.
Menurut Rachmad, Dishub dan PUPR perlu mengidentifikasi potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
Meski demikian, upaya mengejar target PAD harus tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku serta tidak mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rachmad berharap evaluasi segera dilakukan terhadap OPD yang realisasi penerimaannya masih rendah. Dengan perbaikan kinerja dan pengelolaan sumber pendapatan yang lebih efektif, Pemerintah Kota Padang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
