PADANG PARIAMAN (bapermennews.com) — Dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan Asrama Haji, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menjadi perhatian terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dalam penindakan pada Jumat (23/10/2026), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Pariaman melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) mengamankan satu unit tangki penampung atau tedmon berisi sekitar 1,1 ton solar serta sejumlah drum yang diduga digunakan untuk menyimpan BBM.
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui penyidikan, terutama mengenai asal-usul solar, pihak yang menguasai BBM, mekanisme pengadaan, serta tujuan penyimpanannya dalam jumlah besar.
Pengungkapan kasus ini tidak cukup hanya berfokus pada keberadaan BBM di lokasi. Penelusuran terhadap alur distribusi, transaksi pembelian, kendaraan pengangkut, dan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum.
DYT Disebut Berkaitan dengan Lokasi, Statusnya Perlu Dikonfirmasi
Berdasarkan informasi awal yang diterima, lokasi penindakan disebut sebagai gudang milik seorang warga berinisial DYT. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang dicari kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Namun, status pencarian dan perkembangan penanganan perkara tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi kepolisian. Keterkaitan seseorang dengan suatu lokasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana.
Penyidik perlu memastikan siapa yang membeli, membawa, menyimpan, dan mengendalikan BBM tersebut. Pemeriksaan juga penting untuk mengetahui apakah pengelolaan solar dilakukan oleh satu pihak atau melibatkan sejumlah orang dengan peran berbeda.
Kejelasan mengenai hal ini diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Asal-Usul Solar dan Jalur Distribusi Perlu Diusut
Kanit Tipidter Polres Padang Pariaman, Ipda Azan Fujianto, S.H., M.H., disebut membenarkan adanya penindakan terkait dugaan penimbunan solar bersubsidi tersebut.
Perhatian selanjutnya tertuju pada pendalaman perkara, termasuk pemeriksaan barang bukti, pengumpulan keterangan saksi, serta penelusuran transaksi dan jalur distribusi BBM.
Keberadaan tedmon berisi sekitar 1,1 ton solar dan sejumlah drum menjadi bagian dari fakta awal yang perlu diperiksa lebih lanjut. Penyidik perlu memastikan volume serta karakteristik BBM, mendokumentasikan barang bukti, dan menelusuri kemungkinan penggunaan sarana pemindahan maupun penyimpanan.
Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab melalui proses penyidikan, antara lain dari mana solar tersebut diperoleh, siapa yang memasoknya, bagaimana BBM diangkut ke lokasi, dan ke mana solar itu direncanakan untuk disalurkan.
Pemeriksaan terhadap bukti transaksi, dokumen pengangkutan, keterangan saksi, serta bukti elektronik yang diperoleh secara sah dapat membantu mengurai rangkaian peristiwa tersebut.
Apabila ditemukan indikasi pasokan berulang atau keterlibatan pihak lain, penyidik perlu mendalami setiap petunjuk berdasarkan alat bukti yang sah. Meski demikian, belum dapat disimpulkan bahwa terdapat jaringan distribusi ilegal sebelum hal tersebut terungkap melalui penyidikan.
Pasal 55 UU Migas Dapat Diperiksa Sesuai Unsur Perkara
Dari sisi hukum, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dapat menjadi salah satu ketentuan yang diperiksa apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Namun, penerapan pasal tersebut harus mempertimbangkan unsur tindak pidana yang relevan, peran masing-masing pihak, serta kecukupan alat bukti. Penemuan solar dalam jumlah besar maupun penggunaan tangki penampung dan drum tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya unsur pidana.
Penyidik juga perlu memeriksa apakah terdapat pelanggaran ketentuan usaha, perizinan, atau distribusi BBM sesuai dengan kegiatan yang benar-benar terbukti dilakukan.
Dengan demikian, penanganan perkara harus diarahkan pada pembuktian peristiwa secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Jadi Sorotan
Kasus ini kembali menempatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian. Solar bersubsidi diperuntukkan bagi pihak yang berhak sesuai ketentuan, sehingga dugaan penyimpangan dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyalurannya perlu ditangani secara profesional.
Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya penyimpangan dalam rantai pasok, penelusuran semestinya menjangkau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan bukti, termasuk pemasok atau pengangkut jika ditemukan indikasi keterlibatan mereka.
Sebaliknya, tidak tepat menuding SPBU, pemasok, ataupun pihak tertentu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi mengenai perkembangan perkara juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil pemeriksaan barang bukti, asal-usul BBM, status penanganan perkara, serta perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
Menunggu Kejelasan Hasil Penyidikan
Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini disusun, sejumlah hal masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut, terutama mengenai asal pasokan solar, tujuan penyimpanan, status DYT, dan perkembangan proses hukum setelah penindakan.
Kepolisian diharapkan dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai tahapan penyidikan dan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan berdasarkan bukti yang sah. Apabila dugaan tidak terbukti, hasil penanganan perkara juga perlu disampaikan secara profesional.
Pemberitaan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait minyak dan gas bumi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 5 ayat (1) UU Pers mewajibkan pers menghormati asas praduga tak bersalah. Sementara itu, hak jawab dan hak koreksi diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan 12 serta Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi DYT maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan keterangan atau menyampaikan informasi yang relevan.
Pada akhirnya, fokus utama dalam perkara ini bukan hanya jumlah solar yang ditemukan, melainkan bagaimana BBM tersebut diperoleh, siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanannya, serta apakah terdapat pelanggaran dalam rantai distribusinya.
Seluruh dugaan tetap harus diuji melalui proses hukum yang objektif. Kepastian perkara hanya dapat ditentukan berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
