PADANG (bapermennews.com) – Proyek Rehabilitasi Jalan Paket 4 Kawasan Kota Tua Padang dengan nilai anggaran sekitar Rp3,6 miliar menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang bersumber dari APBD tersebut diduga mengalami keterlambatan dari jadwal kontrak. Kondisi di lapangan juga memunculkan sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan proyek.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Selasa (3/11/2026), papan informasi proyek tidak lagi terlihat di area pekerjaan. Padahal, papan proyek merupakan sarana keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui nilai anggaran, pelaksana, konsultan pengawas, serta jangka waktu pengerjaan.
Saat wartawan mendatangi lokasi, tim teknis, kontraktor pelaksana PT Polada Mutiara Aceh, maupun konsultan pengawas PT Vitech Pratama Konsultan tidak ditemukan di lapangan.
Seorang pekerja yang ditemui di lokasi dan meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak mengetahui secara pasti asal material yang digunakan untuk pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut.
Selain itu, kondisi fasilitas keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Papan imbauan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang seharusnya terpasang dengan baik justru terlihat tergeletak di atas tanah berlumpur, berdekatan dengan tumpukan batu kali di Jalan Kelenteng Nomor 20, Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
Pekerjaan Masih Berlangsung, Tenggat Kontrak Semakin Dekat
Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek dengan Nomor Kontrak 009/KONT-PJ/APBD/DPUPR/2026 tersebut memiliki batas waktu pelaksanaan hingga November 2026.
Namun, berdasarkan kondisi yang terlihat di lapangan, pekerjaan drainase yang menjadi salah satu komponen utama proyek belum rampung. Sementara badan jalan masih dalam tahap penimbunan menggunakan material tanah dan sirtu.
Salah seorang warga berinisial MT menilai progres pekerjaan tersebut berjalan sangat lambat.
“Kalau kita perhatikan, pengerjaan proyek ini sangat lambat. Waktu penyelesaian berdasarkan kontrak sudah semakin dekat, tetapi kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Kami memperkirakan progresnya belum mencapai 20 persen,” ungkap MT.
Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius Dinas PUPR Kota Padang, mengingat proyek ini berada di kawasan bersejarah yang seharusnya mendapatkan penataan infrastruktur secara baik.
Jalan Heritage Berubah Menjadi Kubangan Lumpur
Kondisi Jalan Kelenteng yang merupakan bagian dari kawasan bersejarah Kota Tua Padang kini terlihat memprihatinkan.
Di sepanjang lokasi pekerjaan terlihat gundukan tanah dan batu kali yang menumpuk di badan maupun sisi jalan. Bahkan, sejumlah tumpukan material diperkirakan mencapai hampir satu meter.
Buis beton gorong-gorong berukuran 80 x 80 sentimeter juga terlihat tergeletak di atas trotoar. Sementara badan jalan masih berupa tanah dan sirtu.
Sejumlah pekerjaan yang menjadi bagian dari penataan kawasan, seperti pengecoran beton mutu K-250, pemasangan batu andesit bakar, pembangunan trotoar, hingga pemasangan lampu taman, belum terlihat terpasang berdasarkan pantauan di lokasi.
Akibat kondisi tersebut, bangunan-bangunan cagar budaya di sisi kiri dan kanan jalan berpotensi terdampak debu ketika cuaca panas serta lumpur ketika hujan turun.
Masyarakat tentu berharap proyek rehabilitasi ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan kualitas pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis dan memberikan manfaat bagi kawasan Kota Tua Padang.
Kabid Bina Marga dan Kadis PUPR Belum Menjawab Konfirmasi
Untuk mendapatkan penjelasan dan keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang, Ihsanul Riski, ST, melalui pesan WhatsApp 081268882xxx.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan wartawan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, ST., M.Si. melalui pesan WhatsApp 082174336xxx. Akan tetapi, belum ada jawaban maupun penjelasan yang diberikan.
Belum adanya tanggapan dari kedua pejabat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan, perkembangan progres pekerjaan, serta langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan proyek selesai sesuai ketentuan kontrak.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kota Padang, khususnya mengenai progres fisik aktual, kendala pelaksanaan, pengawasan konsultan, serta kemungkinan langkah evaluasi terhadap kontraktor pelaksana.
(Tim Investigasi)
