PADANG (bapermennews com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah memberikan tanggapan resmi atas laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat.
Menariknya, surat tanggapan dari lembaga antirasuah tersebut diterbitkan hanya satu hari setelah laporan diterima oleh KPK.
Tanggapan tersebut tertuang dalam surat KPK Nomor: R/7131/PM.00.01/30-35/11/2026, tertanggal 10 November 2026, dengan sifat surat Segera.
Surat tersebut ditujukan kepada Hendri Pratama, S.H., CCPS., selaku Direktur Pengawasan dan Penindakan (DIRWASTER) BAPERMEN Sumatera Barat.
Diketahui, laporan tersebut dibuat pada 5 November 2026 dan diterima KPK pada 9 November 2026. Selanjutnya, KPK menerbitkan surat tanggapan resmi pada 10 November 2026.
Dalam surat tersebut, KPK menyampaikan apresiasi atas partisipasi pelapor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK juga menyatakan bahwa laporan yang disampaikan akan diproses melalui tahapan verifikasi.
“Atas nama Pimpinan KPK, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi Saudara dalam upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi laporan Saudara,” demikian inti tanggapan KPK dalam surat tersebut.
Sebelumnya, BAPERMEN telah melayangkan surat pengaduan masyarakat sekaligus permohonan pemeriksaan khusus terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penelusuran sumber kekayaan, serta audit investigatif terhadap salah seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kota Padang berinisial/nama Wel Of Sanora.
Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 141/UM/BAPERMEN/XI/2026.
Selain kepada KPK RI, BAPERMEN juga menyampaikan tembusan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, serta Wali Kota Padang agar laporan tersebut menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BAPERMEN menyampaikan apresiasi kepada DIRWASTER BAPERMEN Sumatera Barat, Hendri Pratama, S.H., CCPS., atas langkah dan upayanya dalam mengawal pengaduan masyarakat hingga memperoleh tanggapan resmi dari KPK RI.
Menurutnya, respons tertulis dari KPK tersebut menjadi bagian dari proses pengawalan laporan masyarakat melalui jalur kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Ke depan, BAPERMEN menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan terhadap berbagai indikasi dugaan korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang didukung data dan bukti awal, BAPERMEN akan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum, termasuk Mabes Polri, Kejaksaan Agung, maupun KPK RI.
BAPERMEN berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan objektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
