SOLOK (bapermennews.com) – Pelaksanaan proyek preservasi jalan nasional ruas Lubuk Selasih–Surian, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang dikerjakan PT Rimbo Peraduan dengan nilai anggaran sekitar Rp180 miliar, menuai sorotan.
Proyek tersebut menjadi perhatian setelah muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pengaspalan serta pertanyaan mengenai legalitas perusahaan pemasok material yang digunakan dalam proyek tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun tim media di lapangan, pekerjaan pengaspalan hotmix di kawasan Jorong Gelagah diduga menunjukkan indikasi ketidaksesuaian ketebalan lapisan. Hal itu terlihat dari permukaan aspal lama yang masih tampak pada sejumlah bagian jalan setelah dilakukan pengaspalan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
Tak hanya kualitas pengaspalan, sumber material yang digunakan PT Rimbo Peraduan juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa material yang digunakan diduga berasal dari quarry CV Nurbudi. Sementara itu, berdasarkan informasi data perizinan yang dikaitkan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, CV Nurbudi diduga masih mengantongi izin pada tahap eksplorasi.
Jika informasi tersebut benar, maka perlu dipertanyakan apakah perusahaan telah memiliki izin operasi produksi yang menjadi dasar legalitas kegiatan penambangan dan penjualan material secara komersial.
Sebab, izin eksplorasi dan izin operasi produksi merupakan dua tahapan kegiatan pertambangan yang berbeda. Tahap eksplorasi diperuntukkan bagi kegiatan penyelidikan dan penelitian potensi tambang, bukan sebagai dasar untuk melakukan penjualan hasil tambang secara komersial.
Dalam konteks hukum, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, maupun penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar, apabila unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut terbukti terpenuhi.
PT Rimbo Peraduan Berikan Penjelasan
Terpisah, GS PT Rimbo Peraduan, Wahyu, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pekerjaan pengaspalan yang menjadi sorotan merupakan AC-WC leveling, yakni lapisan yang berfungsi meratakan permukaan jalan bergelombang sebelum dilakukan pengaspalan lanjutan.
Terkait dugaan legalitas CV Nurbudi sebagai pemasok material, Wahyu membantah perusahaan tersebut tidak memiliki izin lengkap.
Ia beralasan bahwa lokasi perusahaan berada di pinggir jalan besar sehingga menurut logikanya perusahaan tersebut tidak mungkin beroperasi tanpa memiliki perizinan lengkap.
Namun, penjelasan tersebut belum menjawab secara spesifik mengenai jenis perizinan yang dimiliki CV Nurbudi, termasuk apakah telah mengantongi izin operasi produksi yang memungkinkan kegiatan penambangan dan penjualan material.
PPK dan Kepala BPJN Sumbar Belum Merespons
Sementara itu, PPK PJN II wilayah pekerjaan Lubuk Selasih–Surian, Rai Fraja Nofvandro, telah dihubungi melalui pesan WhatsApp untuk dimintai penjelasan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan serta legalitas sumber material.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Hal serupa juga terjadi pada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp terkait persoalan tersebut juga belum mendapatkan jawaban.
Dengan nilai proyek yang mencapai sekitar Rp180 miliar, publik tentu berharap adanya transparansi dan pengawasan serius dari pihak terkait.
Pihak PJN II maupun BPJN Sumatera Barat perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pengawasan pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta legalitas sumber material yang digunakan kontraktor.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, instansi pengawas dan aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, proyek jalan nasional bukan sekadar pekerjaan pengaspalan, melainkan menyangkut penggunaan uang negara, kualitas infrastruktur, serta keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan.
Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada PT Rimbo Peraduan, CV Nurbudi, PPK PJN II, dan BPJN Sumatera Barat untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab demi menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas pemberitaan.
