PADANG (bapermennews.com) – Sejumlah proyek pembangunan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, muncul berbagai temuan dan informasi dari warga terkait pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis serta sejumlah kegiatan yang dikhawatirkan tidak rampung sesuai jadwal kontrak.
Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat meminta Wali Kota Padang, Fadli Amran, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas PUPR Kota Padang.
Salah seorang tokoh masyarakat, Herman (51), mengatakan bahwa pembangunan di Kota Padang saat ini memang tengah berjalan cukup masif. Namun, menurut pengamatannya, masih terdapat sejumlah pekerjaan proyek yang terkesan tidak maksimal dan diduga dikerjakan tidak sesuai standar spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kalau kita lihat secara kasat mata, ada beberapa pekerjaan yang terkesan amburadul. Padahal, pembangunan tersebut menggunakan anggaran negara yang seharusnya menghasilkan pekerjaan berkualitas dan dapat dinikmati masyarakat,” ungkap Herman.
Ia mencontohkan sejumlah titik pembangunan, di antaranya kawasan Pantai Padang, Kota Tua, Banda Gadang, Lubuk Minturun, serta beberapa lokasi lainnya yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih serius.
Bahkan, ia mengungkapkan adanya pekerjaan yang diduga masih berlangsung meskipun masa pelaksanaan kontraknya telah berakhir. Sementara itu, beberapa proyek lainnya dinilai masih menunjukkan progres yang minim meskipun batas waktu penyelesaian semakin dekat.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa evaluasi dari Wali Kota Padang, yang paling dirugikan tentu masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat justru menjadi persoalan akibat ulah perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengejar keuntungan,” tegasnya.
BAPERMEN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi
Sorotan serupa disampaikan Direktur Wilayah Pengawasan dan Advokasi (DIRWASTER) BAPERMEN Sumatera Barat, Hendri Pratama, S.H. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan informasi yang diterima, pihaknya menemukan sejumlah pekerjaan yang patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Selain itu, BAPERMEN juga menyoroti dugaan penggunaan material yang legalitas dan sumber perolehannya perlu ditelusuri lebih lanjut.
Menurut Hendri, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam memastikan mutu, kualitas, serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen kontrak dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami melihat ada sejumlah pekerjaan yang patut diduga tidak sesuai spesifikasi. Bahkan, terdapat indikasi penggunaan material yang legalitasnya perlu diperiksa. Karena itu, kami menduga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang dikelola PUPR Kota Padang,” ujarnya.
Hendri menegaskan, BAPERMEN pada prinsipnya mendukung dan mengapresiasi langkah Wali Kota Padang, Fadli Amran, dalam mendorong percepatan pembangunan di Kota Padang.
Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya proyek yang dilaksanakan, melainkan juga harus diukur dari kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, transparansi, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi kinerja Wali Kota Padang Fadli Amran dalam membangun Kota Padang. Namun, jangan sampai ada dugaan ketidakprofesionalan oknum perangkat daerah maupun pihak pelaksana proyek yang justru merusak citra pemerintahan dan merugikan masyarakat,” tegas Hendri.
Oleh karena itu, BAPERMEN berharap Wali Kota Padang segera melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Dinas PUPR, termasuk pengawasan terhadap konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana.
Apabila ditemukan pejabat atau pihak terkait yang terbukti tidak kompeten maupun melakukan pelanggaran, BAPERMEN meminta agar diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
BAPERMEN juga mendorong instansi pengawasan terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap mutu pekerjaan, kesesuaian material, progres fisik, serta penggunaan anggaran pada proyek-proyek yang menjadi sorotan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran pembangunan yang bersumber dari uang rakyat tidak memberikan hasil maksimal. Kami berharap Wali Kota Padang menempatkan orang-orang yang profesional, berintegritas, bersih, dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya,” tutup Hendri. (Tim)
