JAKARTA (bapermennews.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran tata niaga beras yang melibatkan 15 merek produk.
Pengungkapan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pengoplosan, manipulasi mutu, maupun penyimpangan dalam perdagangan beras.
“Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 orang dalam delapan kasus,” kata Amran.
Menurutnya, praktik penyimpangan dalam perdagangan beras bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu tata niaga pangan nasional serta upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.
Amran secara khusus mengingatkan para pengusaha agar tidak mempermainkan komoditas pangan, terutama beras yang mendapatkan dukungan dan subsidi pemerintah.
Ia menyoroti pelanggaran standar mutu serta penjualan beras dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah meminta pelaku usaha segera menghentikan praktik yang melanggar ketentuan dan menyesuaikan harga jual sesuai aturan sebelum dilakukan penindakan.
“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak,” tegasnya.
Pelaku Terancam Pidana dan Pencabutan Izin
Mentan menegaskan, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana.
Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar juga dapat diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kasus dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah menemukan sejumlah modus penyimpangan.
Modus tersebut antara lain membawa beras ke tempat penggilingan untuk digiling ulang, mengemas kembali menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi guna mengganti karung dan identitas produk.
Kementan Terima 340 Pengaduan Masyarakat
Upaya pengawasan juga diperkuat melalui partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu, Kementerian Pertanian menerima sebanyak 340 laporan melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran.
Laporan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan beras, tetapi juga mencakup distribusi pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah.
Amran mengapresiasi dukungan kepolisian, kejaksaan, serta seluruh aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak dugaan pelanggaran di sektor pangan.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan berhenti pada kasus-kasus yang telah terungkap.
Pengawasan Beras Fortifikasi Diperluas
Sebelumnya, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran mutu beras, khususnya beras fortifikasi, telah dilakukan pemerintah sejak April 2026.
Pengawasan kemudian diperluas pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah memeriksa 190 sampel dari 27 nama dagang.
Hasil pemeriksaan menunjukkan 25 merek dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kandungan gizi dan standar mutu karena terdapat ketidaksesuaian antara hasil pengujian laboratorium dengan informasi pada kemasan.
Temuan tersebut diumumkan Mentan Amran pada 15 September 2026, disertai instruksi penarikan produk, pencabutan izin, serta pemrosesan hukum terhadap pihak yang terlibat.
Proses penindakan berlanjut dengan penyidikan terhadap produsen PT DTA pada 21 Oktober 2026.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita lebih dari 15 ton beras beserta sejumlah mesin produksi.
Untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan pengawasan mutu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk beras fortifikasi pada awal November 2026.
Pemerintah memastikan pengawasan dan penindakan akan terus diperkuat, mulai dari proses produksi, distribusi hingga penjualan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar, sekaligus menjaga kepentingan petani agar tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat.
