DOMPU (bapermennews.com) – Praktik dugaan pemerasan dengan modus mencatut nama institusi penegak hukum terbongkar di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Seorang oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor berinisial MR diamankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.
MR diduga menjadikan kepala sekolah dan kepala desa sebagai sasaran dengan mengaku memiliki hubungan atau membawa nama Kejaksaan. Pelaku disebut-sebut menakut-nakuti para korban menggunakan isu dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kemudian meminta sejumlah uang agar persoalan tersebut tidak berlanjut.
Penangkapan dilakukan saat MR diduga tengah menerima uang dari pihak sekolah dalam sebuah transaksi di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu.
Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Lusiana Bida, S.H., M.H., mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kejari Dompu, Rabu (11/11/2026).
Menurut Lusiana, pelaku mengaku berasal dari LSM KPK Tipikor dan menggunakan nama Kejaksaan untuk meyakinkan sekaligus menekan pihak-pihak yang menjadi targetnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, MR diduga meminta uang rata-rata sebesar Rp2 juta kepada setiap sekolah maupun kepala desa yang didatanginya.
Dalam penangkapan terakhir di Kecamatan Hu’u, petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp1,2 juta yang diduga baru saja diterima pelaku dari pihak sekolah.
Ironisnya, berdasarkan keterangan Kajari Dompu, aksi tersebut diduga telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun dan telah menimbulkan keresahan di kalangan kepala sekolah serta kepala desa.
“Operasinya sudah berjalan selama 3 tahun. Selama ini banyak sekolah dan Kades yang menjadi korban karena takut, karena pelaku membawa-bawa nama Kejaksaan,” ungkap Lusiana.
Kajari Dompu menegaskan bahwa institusi Kejaksaan tidak pernah memberikan mandat kepada organisasi atau LSM mana pun untuk melakukan pemeriksaan maupun meminta uang kepada sekolah dan pemerintah desa.
Pihaknya meminta masyarakat agar tidak mudah terintimidasi oleh oknum yang mengaku membawa kepentingan atau kewenangan Kejaksaan.
“Kami tegaskan, ini murni pencatutan. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Kejaksaan dan meminta uang, segera laporkan ke Kejari Dompu. Kami akan tindak tegas,” tegasnya.
Saat ini, MR masih menjalani pemeriksaan intensif di Kejari Dompu. Penanganan perkara tersebut terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Dompu.
Kejari Dompu juga mengimbau kepala sekolah dan kepala desa yang pernah dimintai uang dengan modus serupa agar segera melapor. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengungkap kemungkinan jaringan maupun pihak lain yang terlibat dalam praktik pencatutan nama institusi penegak hukum tersebut.
