PADANG (bapermennews.com) – Proyek pembangunan jalan senilai Rp13,7 miliar yang dikerjakan PT Tanjung Harapan di kawasan Kurao Pagang, Kota Padang, Sumatera Barat, menuai sorotan masyarakat. Proyek yang bersumber dari APBD Kota Padang tersebut diduga bermasalah, mulai dari penggunaan material pasir dan batu yang disinyalir berasal dari sumber ilegal, kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, hingga minimnya penerapan standar keselamatan kerja.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima Bapermen, aktivitas pekerjaan proyek tersebut diduga telah menimbulkan korban kecelakaan. Seorang warga dilaporkan mengalami luka serius akibat material pekerjaan yang berserakan di sepanjang badan jalan.
Berdasarkan pantauan bapermennews.com di lapangan, sejak pekerjaan berlangsung, penataan material dan penerapan keselamatan bagi pengguna jalan dinilai belum memadai. Gundukan pasir dan tumpukan batu terlihat berada di sepanjang akses jalan, sementara rambu-rambu peringatan dan pengamanan lokasi pekerjaan diduga masih minim.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Padahal, penyelenggara jalan memiliki kewajiban menjamin keselamatan pengguna jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mewajibkan pemasangan tanda atau rambu pada jalan rusak apabila perbaikan belum dapat dilakukan.
Selanjutnya, Pasal 273 UU LLAJ juga mengatur konsekuensi pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki kerusakan jalan atau tidak memasang rambu peringatan sehingga mengakibatkan kecelakaan.
Bapermen saat ini masih berupaya menelusuri informasi terkait dugaan kecelakaan tersebut, termasuk mencari keterangan korban dan saksi untuk memastikan kronologi kejadian serta kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Material dan Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan
Berdasarkan dokumentasi pantauan lapangan pada Jumat (13/11/2026), terlihat gundukan pasir menumpuk hingga menutup sebagian badan jalan. Tumpukan batu kali juga tampak berserakan di pinggir jalan.
Selain itu, saluran drainase yang baru dibangun terlihat digenangi air keruh, bercampur sampah dan puing-puing kayu.
Dalam rekaman video pantauan, material pasir dan batu terlihat memanjang di sepanjang lokasi pekerjaan. Akibatnya, ruang jalan yang dapat dilalui masyarakat menjadi semakin sempit, dengan kondisi sebagian badan jalan becek dan tidak tertata.
Sejumlah pengendara roda dua terlihat harus ekstra hati-hati saat melintas untuk menghindari tumpukan material tersebut.
Tidak hanya persoalan keselamatan, kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian. Pasangan batu pada saluran drainase diduga dikerjakan tidak maksimal. Begitu pula campuran adukan semen dan pasir yang secara visual menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Dugaan penggunaan material pasir dan batu dari sumber yang tidak memiliki izin juga perlu ditelusuri oleh instansi berwenang. Apabila benar menggunakan material dari sumber ilegal, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara.
PUPR Kota Padang Diminta Turun ke Lapangan
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut memiliki Nomor Kontrak 015/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2026 dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender.
Adapun penyedia jasa adalah PT Tanjung Harapan, sementara konsultan pengawas tercantum PT Perencana Jaya Indonesia KSO PT Taru Nusantara.
Namun, pada papan proyek yang terpantau, informasi mengenai tanggal dimulainya pekerjaan tidak dicantumkan secara jelas.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Kota Padang segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kualitas konstruksi, tetapi juga asal-usul material, kesesuaian spesifikasi teknis, penerapan standar keselamatan kerja, serta tanggung jawab kontraktor terhadap keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.
Proyek senilai Rp13,7 miliar yang dibiayai melalui APBD Kota Padang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat dugaan kelalaian pelaksanaan pekerjaan.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang bertujuan memperlancar akses masyarakat justru menjadi sumber bahaya bagi pengguna jalan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kota Padang, konsultan pengawas PT Perencana Jaya Indonesia KSO PT Taru Nusantara, maupun kontraktor pelaksana PT Tanjung Harapan belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan penggunaan material ilegal, kualitas pekerjaan, serta insiden kecelakaan yang dilaporkan masyarakat.
bapermennews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers
