AGAM (bapermennews.com) – Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di Sumatera Barat. Kali ini, sebuah truk tangki bertuliskan PT AJO dengan nomor polisi BM 8441 RF diduga mengangkut sekitar 5.000 liter solar subsidi yang disebut-sebut akan dipasok untuk kebutuhan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dikerjakan PT Hutama Karya.
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait asal-usul BBM, legalitas pengangkutan, kepemilikan muatan, hingga pihak yang diduga menerima pasokan solar tersebut.
Berdasarkan penelusuran tim media bersama LSM, kendaraan tangki tersebut terpantau melintas di jalur Padang Pariaman dan sempat berhenti di sebuah rumah makan. Saat dimintai keterangan, sopir yang mengaku bernama Jafar Rambe menyampaikan bahwa dirinya hanya bertugas mengantarkan solar ke lokasi proyek.
Rambe juga menyebut BBM tersebut merupakan milik seseorang berinisial J dan berasal dari sebuah gudang di Payakumbuh.
Pernyataan tersebut tentu perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen dan penelusuran rantai distribusi guna memastikan apakah BBM yang diangkut berasal dari jalur distribusi resmi atau justru terdapat dugaan penyimpangan.
MUNCUL PENGAKUAN SOAL DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM APARAT
Sorotan semakin menguat setelah muncul komunikasi telepon dengan seorang pria berinisial A. Berdasarkan keterangan sopir, pria tersebut disebut sebagai pihak yang mengamankan solar dan diklaim merupakan oknum anggota TNI AD.
Dalam percakapan itu, pria berinisial A disebut menyampaikan bahwa solar tersebut merupakan milik rekannya yang berasal dari TNI AL di Pekanbaru.
Namun demikian, informasi tersebut masih sebatas keterangan yang perlu diverifikasi. Belum ada bukti terkonfirmasi yang dapat memastikan identitas maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan.
Publik pun mempertanyakan siapa pemilik sebenarnya dari ribuan liter solar tersebut, siapa yang mengendalikan distribusinya, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan.
PT AJO DAN PT HUTAMA KARYA DIMINTA BUKA SUARA
Tidak hanya sopir dan pemilik muatan yang perlu memberikan penjelasan. PT AJO juga perlu mengklarifikasi status kendaraan tangki BM 8441 RF, hubungan perusahaan dengan pengangkutan tersebut, serta dokumen resmi yang menjadi dasar aktivitas pengiriman BBM.
Sementara itu, PT Hutama Karya diminta memberikan penjelasan apakah proyek SPAM pascabencana di Kabupaten Agam benar menerima atau menggunakan pasokan solar tersebut.
Jika benar terdapat pasokan BBM untuk kebutuhan proyek, perlu dijelaskan mekanisme pengadaan, sumber pembelian, jenis BBM yang digunakan, serta kesesuaian penggunaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasalnya, BBM bersubsidi memiliki peruntukan khusus dan tidak boleh dialihkan atau disalahgunakan di luar ketentuan yang berlaku.
ANCAMAN PIDANA HINGGA 6 TAHUN PENJARA DAN DENDA RP60 MILIAR
Secara hukum, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar apabila unsur tindak pidana terpenuhi.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari dokumen asal BBM, surat jalan, bukti transaksi, kapasitas tangki, volume muatan, hingga pihak yang memerintahkan dan menerima pengiriman.
APARAT DIMINTA TELUSURI RANTAI DISTRIBUSI
Kepolisian dan instansi terkait yang memiliki kewenangan pengawasan distribusi BBM diminta segera menelusuri dugaan rantai pasokan solar tersebut, mulai dari gudang yang disebut berada di Payakumbuh hingga tujuan pengiriman di Kabupaten Agam.
Apabila ditemukan indikasi keterlibatan anggota TNI, pemeriksaan hendaknya dikoordinasikan dengan institusi berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Identitas pihak berinisial A dan J, keterangan sopir Jafar Rambe, serta pihak penerima BBM harus diuji berdasarkan bukti dan fakta lapangan.
PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI
Kini sejumlah pertanyaan membutuhkan jawaban yang jelas. Dari mana sekitar 5.000 liter solar tersebut diperoleh? Siapa pemilik sebenarnya? Apakah benar BBM tersebut merupakan solar bersubsidi? Siapa yang bertanggung jawab atas pengangkutan dan distribusinya? Dan apakah benar BBM tersebut digunakan untuk kepentingan proyek SPAM di Kabupaten Agam?
Redaksi BapermenNews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT AJO, PT Hutama Karya, pihak berinisial A dan J, Jafar Rambe, serta institusi terkait.
Semua pihak tetap harus dihormati haknya dan dilindungi asas praduga tak bersalah sampai terdapat pembuktian yang sah.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.
Dugaan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum agar dilakukan penelusuran secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
BBM subsidi merupakan energi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jika benar terjadi penyimpangan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.















