PADANG (bapermennews.com) – Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Trotoar Jalan Samudra, Kota Padang, Sumatera Barat, senilai Rp8,55 miliar menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga memiliki sejumlah persoalan, mulai dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan lapangan, hingga penggunaan material konstruksi.
Berdasarkan pantauan tim media di lokasi pekerjaan, tepatnya di kawasan Jalan Hang Tuah No. 176, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Rabu (29/10/2026), terlihat sejumlah pekerja sedang melakukan pengecoran sloof.
Namun, dalam aktivitas tersebut, para pekerja terlihat tidak menggunakan perlengkapan alat pelindung diri (APD) sebagaimana mestinya.
Salah seorang pekerja bernama Eri, ketika dimintai keterangan, mengaku telah bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih tiga minggu. Ia menyebutkan bahwa selama bekerja belum pernah menerima perlengkapan keselamatan kerja dari pihak kontraktor.
Selain persoalan APD, tim media juga mempertanyakan sumber material batu yang digunakan dalam pekerjaan pengecoran sloof.
Menurut keterangan Eri, batu yang dimasukkan ke dalam sloof berasal dari bekas bongkaran pondasi lama.
“Batu ini diambil dari bekas pondasi lama, dimasukkan ke sloof ini. Itu perintah kontraktor kepada kami, Pak,” ungkapnya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian material dengan spesifikasi teknis pekerjaan serta apakah penggunaannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak teknis dan konsultan pengawas.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan
Berdasarkan informasi pada papan proyek, kegiatan tersebut merupakan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang dengan rincian sebagai berikut:
- Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- Subkegiatan: Rehabilitasi Jalan.
- Pekerjaan: Rehabilitasi Trotoar.
- Lokasi: Jalan Samudra Kota Padang.
- Nomor Kontrak: 007/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2026.
- Tanggal Kontrak: 13 Juli 2026.
- Waktu Pelaksanaan: 150 hari kalender.
- Nilai Kontrak: Rp8.556.994.684,78.
- Kontraktor Pelaksana: PT Kemuning Yona Pratama.
- Konsultan Pengawas: PT Raisa Gemilang.
Saat tim media melakukan pemantauan, tidak terlihat personel dari konsultan pengawas maupun perwakilan kontraktor pelaksana di lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan teknis, pengendalian mutu, serta pengawasan keselamatan kerja selama proses pembangunan berlangsung.
Terlebih, proyek dengan nilai kontrak miliaran rupiah membutuhkan pengendalian pekerjaan yang terukur dan terdokumentasi sesuai ketentuan kontrak serta standar konstruksi.
Penerapan K3 Menjadi Sorotan
Persoalan keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa perlengkapan APD yang memadai.
Padahal, pada papan proyek terpampang tulisan “UTAMAKAN SHOLAT DAN KESELAMATAN KERJA“.
Penerapan keselamatan konstruksi bukan sekadar slogan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) mengatur kewajiban penerapan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pihak kontraktor dan penanggung jawab kegiatan perlu memberikan penjelasan mengenai penerapan SMKK, penyediaan APD, serta keberadaan petugas keselamatan konstruksi di lapangan.
Tumpukan Pasir dan Penggunaan Material Turut Dipertanyakan
Temuan lainnya adalah adanya tumpukan pasir dalam jumlah cukup besar yang terlihat berada di atas lantai beton yang baru dicor.
Kondisi tersebut perlu mendapatkan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah beton telah mencapai kekuatan yang dipersyaratkan dan apakah penempatan beban material tersebut telah sesuai metode pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, kondisi fisik pasir yang terlihat bercampur tanah dan kerikil juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
Tim media belum memperoleh dokumen asal-usul material maupun hasil pengujian laboratorium yang dapat memastikan kelayakan material tersebut.
Dugaan mengenai asal material dari kegiatan pertambangan tanpa izin juga perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang. Sebab, legalitas sumber material dan kelayakan teknis merupakan dua aspek penting yang harus dipastikan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah.
Kepala DPUPR Berikan Tanggapan
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala DPUPR Kota Padang, Malvi Hendri, ST, menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti persoalan teknis kegiatan tersebut.
Ia mengarahkan agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada kontraktor pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Untuk lebih jelas silakan tanyakan langsung ke kontraktor pelaksana dan PPK-nya,” ujar Kepala DPUPR Kota Padang tersebut.
Minta Inspeksi dan Pemeriksaan Teknis
Atas sejumlah temuan tersebut, diperlukan langkah pemeriksaan langsung oleh DPUPR Kota Padang, PPK, konsultan pengawas, serta instansi terkait.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian material dengan spesifikasi kontrak, dokumen asal-usul material, hasil pengujian laboratorium, metode pengecoran, penerapan SMKK, serta kehadiran tenaga teknis dan pengawas di lapangan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang bertanggung jawab perlu diminta melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Proyek yang berada di kawasan strategis wisata Pantai Padang tersebut menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, transparansi, kualitas pekerjaan, dan keselamatan pekerja harus menjadi perhatian utama.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta klarifikasi dari PT Kemuning Yona Pratama selaku kontraktor pelaksana dan PT Raisa Gemilang selaku konsultan pengawas terkait berbagai temuan di lapangan.
Tim Investigasi
