PESISIR SELATAN (bapermennews.com) – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Nagari Limau Purut, Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kembali menjadi perhatian publik.
Dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut memicu desakan agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan langsung ke lokasi dan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pekerja tambang hingga pemodal yang berada di balik aktivitas tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Novermal, meminta Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) bersama aparat penegak hukum segera mengambil tindakan.
Menurutnya, dugaan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Terlebih, wilayah Tapan baru saja dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan ribuan warga terdampak.
“Jangan lagi berdalih untuk perut. Masyarakat kita sudah terancam banjir dan galodo. Ini harus diusut tuntas dan pelakunya segera ditindak tegas,” ujar Novermal kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).
Ia menegaskan, kawasan TNKS memiliki fungsi ekologis penting, khususnya sebagai daerah tangkapan air yang harus dijaga dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Apalagi lokasi tambang berada di kawasan hutan TNKS yang notabene adalah daerah tangkapan air yang tidak boleh diganggu,” tegasnya.
Novermal menyebutkan, informasi mengenai dugaan aktivitas PETI di Nagari Limau Purut kembali diterimanya dari kalangan pemuda yang peduli terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Tapan.
Atas laporan tersebut, ia meminta pengelola TNKS dan aparat penegak hukum tidak hanya menunggu laporan lanjutan, tetapi segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi.
“Guna keselamatan dan kelestarian alam dan lingkungan, pihak TNKS dan aparat penegak hukum lainnya diharap segera bertindak. Tertibkan dan tindak tegas pelakunya,” katanya.
MPAI Soroti Dugaan Jaringan Tambang Ilegal
Desakan penindakan juga datang dari Ketua Masyarakat Penjaga Alam Indonesia (MPAI) Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Yaparudin MJ.
Ia meminta BBTNKS, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum), serta Satgas PKH Halilintar segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas PETI di kawasan TNKS.
Yaparudin secara khusus meminta jajaran BPTN TNKS Wilayah II Sumatera Barat, SPTN III Pesisir Selatan, dan Resor Lunang-Sako turun langsung melakukan pengecekan serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Menurutnya, pengungkapan kasus pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh. Aparat diminta tidak hanya menindak pekerja di lokasi, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, pengangkut material, pengolah, hingga penampung hasil tambang.
MPAI juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan aktivitas pengolahan material batuan hasil tambang dari kawasan TNKS di Nagari Talang Balarik, Kecamatan Rahul Tapan.
Aktivitas pengolahan menggunakan sistem gelondongan emas tersebut diminta turut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan tempat penampungan hasil PETI di Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai (BAB) Tapan.
Dugaan keterlibatan pemodal dari luar daerah, jalur distribusi material, hingga jaringan penampungan hasil tambang dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat jaringan bisnis pertambangan ilegal yang terorganisasi.
MPAI menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki peran dalam kegiatan tersebut, termasuk pihak yang diduga membiayai dan memperoleh keuntungan.
Ribuan Warga Tapan Terdampak Bencana
Di tengah mencuatnya persoalan dugaan PETI, wilayah Tapan sebelumnya juga dilanda banjir dan tanah longsor yang menyebabkan kerusakan permukiman serta infrastruktur masyarakat.
Berdasarkan data penanganan pascabencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Rahul Tapan tercatat mengalami dampak terhadap 1.460 kepala keluarga atau sebanyak 4.830 jiwa. Sebanyak 26 rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, di Kecamatan BAB Tapan, jumlah warga terdampak mencapai 671 kepala keluarga atau 2.312 jiwa. Satu unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Bencana tersebut juga mengakibatkan sedikitnya 14 titik longsor berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, jaringan PDAM terputus di dua lokasi sehingga diperkirakan sekitar 500 kepala keluarga belum mendapatkan pelayanan air bersih.
Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kawasan hutan, khususnya wilayah konservasi yang memiliki fungsi sebagai penyangga ekosistem dan daerah tangkapan air.
Kerusakan tutupan hutan serta terganggunya kawasan resapan air berpotensi meningkatkan kerentanan lingkungan. Namun, hubungan langsung antara dugaan aktivitas PETI dengan bencana banjir dan longsor yang terjadi tetap membutuhkan kajian teknis dan pembuktian dari instansi berwenang.
Aparat Diminta Ungkap Aktor di Balik PETI
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin maupun perusakan kawasan hutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan segera memastikan kebenaran laporan, mengidentifikasi lokasi kegiatan, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
DPRD Pesisir Selatan dan MPAI berharap penanganan dugaan PETI di kawasan TNKS Tapan tidak sebatas penertiban di lapangan. Penyelidikan juga perlu diarahkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pemodal dan penampung hasil tambang.
Mereka menilai perlindungan kawasan konservasi harus menjadi perhatian bersama agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman kerusakan alam.
“Jangan tunggu kerusakan semakin parah dan masyarakat kembali menjadi korban. Kalau memang terbukti ada aktivitas tambang ilegal di kawasan TNKS, tindak tegas semua pihak yang terlibat. Jangan hanya pekerja di lapangan, tetapi usut juga pemodal dan jaringan di belakangnya,” tegas Novermal.
