PADANG (bapermennews.com) – Pembangunan Jembatan Kampung Tanjung Paket 3 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menjadi sorotan. Proyek senilai Rp8.826.169.373 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga mengalami keterlambatan pekerjaan. Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga dipertanyakan.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh PT Kamala Unida dengan konsultan pengawas PT Artha Graha Cipta KSO dan PT Aqsa Mandiri Konsultan.
Proyek tersebut memiliki Nomor Kontrak 011/Kont-PJJ/APBD/DPUPR/2026, tertanggal 27 Juli 2026, dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Dengan demikian, pekerjaan dijadwalkan selesai pada 24 Desember 2026.
Namun, berdasarkan dokumentasi lapangan tertanggal 30 Oktober 2026, serta informasi yang diperoleh dari Masyarakat, progres pekerjaan disebut baru mencapai sekitar 16 persen.
Jika angka tersebut sesuai dengan kondisi aktual, capaian pekerjaan itu perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, mengingat waktu pelaksanaan telah berjalan sekitar 95 hari kalender.
Progres Pekerjaan Dipertanyakan
Kondisi di lapangan turut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh tim, pekerjaan pada bagian abutment jembatan terlihat masih dalam tahap perakitan besi tulangan dan pemasangan bekisting kayu. Sementara itu, pengecoran abutment dengan mutu beton fc’ 30 MPa belum terlihat dilakukan.
Selain progres pekerjaan, kondisi penyimpanan material juga menjadi perhatian. Sejumlah besi tulangan terlihat diletakkan langsung di atas tanah dan bercampur dengan material lain serta sampah di sekitar lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh konsultan pengawas untuk memastikan material tetap memenuhi persyaratan teknis dan standar mutu konstruksi.
Keselamatan Pekerja Jadi Sorotan
Persoalan lain yang ditemukan dalam dokumentasi lapangan adalah dugaan pengabaian standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas di atas bekisting tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Di antaranya tidak terlihat menggunakan helm keselamatan, sepatu pelindung, maupun alat pelindung jatuh atau body harness.
Apabila kondisi tersebut benar terjadi, hal ini perlu segera dievaluasi oleh kontraktor dan konsultan pengawas karena pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja, terutama aktivitas pada ketinggian.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan bagian penting yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Warga Khawatir Proyek Tidak Selesai Tepat Waktu
Kondisi pembangunan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar.
“Kalau benar baru 16 persen, sementara waktu pelaksanaan sudah berjalan hampir 100 hari, bagaimana pekerjaan ini bisa selesai dalam 150 hari? Kami khawatir nantinya pekerjaan dikebut dan berdampak terhadap kualitas jembatan,” ujar seorang warga sekitar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
PUPR Diminta Evaluasi Kontraktor dan Konsultan Pengawas
Melihat kondisi tersebut, sejumlah pertanyaan perlu dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek.
Apakah PT Kamala Unida menghadapi kendala tenaga kerja, peralatan, pendanaan, atau faktor teknis lainnya sehingga progres pekerjaan dilaporkan baru mencapai 16 persen?
Apakah konsultan pengawas PT Artha Graha Cipta KSO dan PT Aqsa Mandiri Konsultan telah menyampaikan teguran tertulis maupun rekomendasi percepatan pekerjaan kepada kontraktor?
Selanjutnya, apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kota Padang telah melakukan evaluasi terhadap deviasi progres pekerjaan dan mempertimbangkan mekanisme Show Cause Meeting (SCM) apabila persyaratan keterlambatan telah terpenuhi?
Evaluasi tersebut penting untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kontrak tanpa mengabaikan mutu konstruksi maupun keselamatan pekerja.
Sebagaimana diketahui, proyek ini menggunakan anggaran APBD sebesar Rp8,8 miliar yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh pekerjaan konstruksi yang berkualitas, aman, dan selesai sesuai ketentuan kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kota Padang, PPK, PT Kamala Unida, serta konsultan pengawas terkait progres pekerjaan, dugaan keterlambatan, dan penerapan standar K3 di lokasi proyek.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan dan praduga tak bersalah. (YP)
