JAKARTA (bapermennews.com) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga personel Polri tidak mengarah pada tindak pidana makar.
Yusril menyampaikan, berdasarkan konstruksi perkara dan pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan serta intersepsi komunikasi elektronik yang dilakukan tanpa prosedur hukum.
Penegasan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa malam (3/11/2026).
Ia menjelaskan, penyidik menggunakan ketentuan hukum terkait penyadapan dan intersepsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar,” kata Yusril.
Menurut Yusril, tindak pidana makar memiliki pengaturan tersendiri dalam KUHP, meliputi makar terhadap presiden, makar terhadap pemerintah, serta makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara.
Namun, berdasarkan perkembangan perkara yang diketahuinya, belum ditemukan indikasi yang mengarah pada kategori tindak pidana makar tersebut.
“Namun, sampai sejauh ini tidak ada indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan,” ujarnya.
Mengenai materi komunikasi maupun informasi yang diduga menjadi sasaran penyadapan, Yusril menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada penyidik Polri yang menangani perkara tersebut.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal atau illegal access.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan bahwa aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan para tersangka menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha,” ungkap Asep saat memberikan keterangan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 258, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Saat ini, ketiganya telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Selain menetapkan tiga tersangka, penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang berinisial SU yang hingga kini berstatus sebagai saksi.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar nomor telepon Presiden dan sejumlah tokoh penting lainnya. Publik kini menantikan pengungkapan lebih lanjut dari penyidik mengenai mekanisme penyadapan, pihak yang terlibat, serta tujuan di balik dugaan aktivitas tersebut.
