PADANG (bapermennews.com) – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk membiayai program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala persoalan biaya.
“Fokus utama Pemkot Padang adalah memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas maupun pembiayaan,” ujar Maigus, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kota Padang, dengan mengusung tema “Sehat Untuk Semua”.
Maigus menjelaskan, alokasi Rp65 miliar untuk program BPJS Kesehatan gratis tersebut merupakan bagian dari total anggaran sektor kesehatan Pemkot Padang yang mencapai Rp400 miliar pada 2026.
Program ini juga menjadi salah satu bentuk realisasi kebijakan Padang Melayani, yang diarahkan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Bahkan, warga yang sebelumnya menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri tetapi memiliki tunggakan iuran berpeluang mendapatkan jaminan pembiayaan dari pemerintah daerah, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Selain pembiayaan BPJS Kesehatan, Pemkot Padang juga terus mengembangkan layanan dokter warga serta meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas dan rumah sakit.
Pemerintah daerah turut mendorong Dinas Kesehatan agar memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat. Menurut Maigus, upaya pencegahan penyakit harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan pengobatan.
“Pengobatan memang penting, tetapi pencegahan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu dibiasakan menerapkan pola hidup sehat agar risiko penyakit dapat dikurangi,” katanya.
Dinkes Sumbar Sebut Program UHC Padang Bisa Jadi Referensi
Kebijakan Pemkot Padang tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Fionaliza.
Ia menilai perluasan akses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) merupakan langkah yang dapat membantu masyarakat memperoleh layanan medis tanpa terbebani persoalan pembiayaan.
Menurut Fionaliza, kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat.
UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara merata dan berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial.
Program tersebut terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Peringatan HKN ke-62, menurutnya, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.
Dengan alokasi anggaran Rp65 miliar untuk BPJS Kesehatan gratis, masyarakat kini diharapkan semakin mudah memperoleh pelayanan medis, sementara pemerintah daerah dituntut memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Padang.
