RIAU (bapermennews.com) — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Provinsi Riau masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut dipertanyakan karena kelangkaan disebut masih terjadi meski kuota BBM bersubsidi telah ditambah.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, di antaranya Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Lembaga Masyarakat Melayu Bersatu (LMMB) Riau, serta pihak Pertamina, Forkopimda dan dinas terkait, Rabu (23/9/2026).
Dalam RDP tersebut, Koordinator GMKR Riau Brigadir Jenderal TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution mengatakan persoalan kelangkaan solar perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Edy, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, ketersediaan stok BBM solar di Riau sebenarnya masih dinilai mencukupi. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya tercermin di lapangan karena masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.
Sementara itu, berdasarkan penjelasan pihak Pertamina dalam rapat, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah adanya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi.
Perbedaan harga yang cukup jauh tersebut dinilai dapat mendorong pengguna BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi itu, menurut Edy, juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan untuk mendapatkan keuntungan.
“Sehingga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari situ. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia. Mafia ini yang ada sekarang,” ujar Edy.
Untuk mengantisipasi dugaan penyalahgunaan tersebut, Edy mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan sejumlah unsur terkait.
“Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada Jaksa. Bentuk, nanti kita awasi,” tegasnya.
Mantan Wakil Gubernur Riau sekaligus mantan Danrem 031/Wira Bima tersebut menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu dilakukan secara bersama-sama agar penyalurannya tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab aparat yang bertugas di wilayah Riau dalam menangani persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Edy, Pangdam dan Kapolda yang bertugas di Riau merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Mabes TNI dan Mabes Polri untuk menjalankan tugas di daerah.
“Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah itu, pindah saja dari Riau, enggak ada gunanya di sini,” katanya.
Edy berharap persoalan kelangkaan solar bersubsidi tidak hanya dilihat dari sisi kuota. Menurutnya, aspek distribusi, pengawasan dan potensi penyalahgunaan di lapangan juga perlu menjadi perhatian.
Ia mendorong adanya pengawasan lintas sektor untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat dan kelompok yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya RDP tersebut, persoalan kelangkaan solar bersubsidi di Riau diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi distribusi dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga ketersediaan BBM bersubsidi dapat dirasakan masyarakat yang memang membutuhkan.
