Padang (bapermen) – Adanya temuan yang ditemukan oleh tim Badan Advokasi Perlindungan Konsumen terkait pembangunan Bronjong di lubuk minturun kecamatan koto tangah.
Dirwaster BAPERMEN Sumbar, Hendri Pratama menyebutkan pihaknya akan menyurati Aparat penegak Hukum (APH) dan instansi terkait agar mengaudit dan turun kelapangan mengevaluasi pengerja Bronjong yang saat ini masih berjalan.
“dengan adanya berbagai temuan di lokasi menunjukkan adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis konstruksi. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas bangunan serta membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar, kita akan Surati instansi terkait dan penegak hukum,” ujar Hendri
Hendri juga menegaskan, agar pembangunan Bronjong ini tidak menjadi mubazir karena adanya dugaan tidak sesuai spek dan mutu pengerjaan yang diduga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, pihaknya minta tidak dilanjutkan dulu sampai adanya evaluasi dan pemeriksaan dari tim BWS.
Adapun temuan yang disampaikan BAPERMEN Sumbar antara lain:
1. Pemasangan geotextile dilakukan dengan cara dipotong-potong, padahal seharusnya dipasang utuh sesuai spesifikasi.
2. Material batu yang digunakan didominasi batu kerikil campuran, bukan batu sesuai standar.
3. Pemasangan bronjong dilakukan di dalam genangan air yang mengalir sehingga patokan dasar tidak jelas.
4. Tidak ditemukan plang proyek di lokasi, meskipun pekerjaan telah berlangsung kurang lebih dua bulan.
5. Material batu diambil dari sekitar lokasi, yang seharusnya dibeli sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Pekerja tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).
7. Tidak terdapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Selain itu, saat Dirwaster BAPERMEN Sumbar melakukan peninjauan ke proyek batu bronjong di kawasan Lubuk Minturun, tim di lapangan didatangi oleh salah satu perwakilan dari pihak pelaksana proyek, yang disebut berasal dari bagian pengukuran dan dikenal dengan panggilan Aan.
BAPERMEN Sumbar menegaskan bahwa berdasarkan berbagai temuan tersebut, pihaknya mendesak instansi terkait untuk segera menghentikan sementara pekerjaan proyek guna dilakukan evaluasi dan audit teknis secara menyeluruh.
“Kami meminta proyek ini dihentikan sementara sampai ada kejelasan dan perbaikan sesuai standar. Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran negara justru merugikan masyarakat,” tegas Dirwaster BAPERMEN Sumbar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait terkait dugaan temuan tersebut. (Reni)
