JAKARTA (bapermennews.com)– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik. Penyelidikan tersebut tidak hanya berfokus pada dugaan tindakan penyadapan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menjadi pemberi perintah.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa seluruh informasi terkait perkara tersebut akan ditelusuri secara menyeluruh.
“Semua akan kita telusuri,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (7/11/2026).
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dikabarkan telah membentuk tim khusus untuk merespons informasi mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat.
Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri guna melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Kapolri telah mengikuti dan mencermati perkembangan informasi tersebut.
“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, pembentukan tim khusus merupakan langkah proaktif pimpinan Polri dalam merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tim tersebut nantinya akan melakukan pendalaman secara khusus terhadap dugaan penyadapan ilegal, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
“Untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” ungkapnya.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan perlindungan privasi pejabat publik.
Publik kini menantikan hasil penyelidikan Polri untuk mengetahui fakta hukum, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya aktor yang memberikan instruksi dalam dugaan praktik penyadapan tersebut.
Polri diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
