PADANG PANJANG (bapermennews.com) – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi istimewa karena merupakan raihan WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi Pemkot Padang Panjang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis yang didampingi Ketua DPRD Imbral di Kantor BPK Sumbar, Senin.
Tak hanya mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan, Kota Padang Panjang juga mencatat prestasi sebagai salah satu pemerintah daerah terbaik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Daerah ini berhasil meraih indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen dan menempati peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, mengatakan opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan dinilai menyajikan informasi keuangan secara wajar.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
“Keberhasilan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus kesungguhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras mempertahankan capaian tersebut selama satu dekade terakhir.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi cerminan integritas, disiplin, dan tanggung jawab seluruh aparatur dalam mengelola keuangan daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, serta seluruh pihak yang terus menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,” kata Hendri.
Meski demikian, Hendri memastikan seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas data keuangan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan.
Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Kami berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin profesional, modern, dan transparan demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Zia Ul Fikri, menyebut raihan WTP ke-10 berturut-turut tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan publik.
“Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
