JAKARTA (bapermennews) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengakhiri operasi ofensifnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Rubio di Gedung Putih pada Selasa (5/5) waktu setempat, hampir satu bulan setelah diberlakukannya gencatan senjata antara kedua negara.
“Operasi telah berakhir — Epic Fury — seperti yang diberitahukan presiden kepada Kongres. Kita sudah selesai dengan tahap itu,” ujar Rubio kepada wartawan, dikutip dari AFP, Rabu (6/5/2026).
Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya telah memberi tahu Kongres bahwa perang dengan Iran telah berakhir menyusul kesepakatan gencatan senjata. Langkah itu sekaligus menghindari kewajiban hukum untuk meminta persetujuan Kongres terhadap konflik yang berlangsung lebih dari 60 hari.
Meski demikian, Trump tetap memperingatkan Iran agar tidak melakukan serangan terhadap kapal-kapal milik Amerika Serikat. Ia juga mengumumkan program bertajuk “Proyek Kebebasan” yang disebut bertujuan membantu kapal-kapal melintasi Selat Hormuz secara aman.
Rubio menegaskan bahwa operasi yang kini dijalankan AS bersifat defensif dan bukan lagi serangan terbuka.
“Ini bukan operasi ofensif; ini adalah operasi defensif,” kata Rubio.
“Artinya sangat sederhana, tidak ada penembakan kecuali kita ditembak terlebih dahulu,” lanjutnya.
Konflik memanas sejak 28 Februari ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran yang menargetkan fasilitas militer dan ekonomi strategis. Serangan itu dilaporkan menewaskan sejumlah pemimpin penting Iran.
Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah wilayah, yang memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Pada 8 April lalu, Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran yang kemudian diperpanjang, meski proses negosiasi antara Washington dan Teheran hingga kini masih mengalami kebuntuan.
Rubio menyebut Amerika Serikat telah mencapai tujuan utama dari operasi militer tersebut.
“Mereka menghadapi kehancuran nyata dan dahsyat bagi perekonomian mereka,” ujar Rubio.
Selain itu, Rubio juga mengkritik Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 yang mewajibkan presiden melaporkan pengerahan pasukan kepada Kongres dalam waktu 48 jam dan meminta otorisasi jika konflik berlangsung lebih dari 60 hari.
“Kami tidak mengakui undang-undang tersebut sebagai konstitusional. Meski demikian, kami tetap mematuhi beberapa elemennya demi menjaga hubungan baik dengan Kongres,” tegasnya.
