PADANG (bapermennews.com) – Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN) Sumatera Barat secara resmi melaporkan dugaan ketidaksesuaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang berinisial WOS kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jumat (6/11/2026).
Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 138/UM/Dirwaster Sumbar/XI/2026 dengan pokok pengaduan berupa permohonan pemeriksaan khusus LHKPN, penelusuran sumber kekayaan, serta audit investigatif terhadap aset dan usaha yang diduga berkaitan dengan ASN tersebut.
Selain kepada KPK RI, laporan itu juga ditembuskan kepada Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Inspektorat Kota Padang, serta Wali Kota Padang.
Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) BAPERMEN Sumbar, Hendri Pratama, S.H., mengatakan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya kontrol sosial, pencegahan, dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan di lingkungan pemerintahan.
Menurut Hendri, dalam laporan tersebut pihaknya turut melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain data LHKPN, informasi aset, serta usaha yang diduga dimiliki oleh WOS, yang saat ini diketahui menjabat sebagai salah seorang kepala bidang pada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang.
“Kami menyampaikan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara laporan kekayaan dengan kondisi sebenarnya, tentu perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh lembaga yang berwenang,” tegas Hendri.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang diperoleh BAPERMEN Sumbar, terdapat dugaan permintaan sejumlah uang atau fee kepada kontraktor yang memperoleh pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
Dugaan tersebut, menurut Hendri, perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum guna memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan ASN bersangkutan.
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri informasi tersebut secara profesional dan objektif. Jika memang ditemukan bukti adanya penyimpangan, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Hendri menegaskan, BAPERMEN Sumbar tidak ingin anggaran pembangunan yang bersumber dari uang rakyat justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, dugaan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang telah ditetapkan.
“Kita ingin pembangunan di Kota Padang benar-benar berjalan sesuai aturan. Anggaran yang berasal dari pajak masyarakat harus digunakan sebagaimana mestinya, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sebagaimana visi pembangunan yang sering disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran,” katanya.
Lebih lanjut, Hendri berharap KPK RI dan aparat penegak hukum lainnya dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi, klarifikasi, serta pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti yang telah disampaikan.
BAPERMEN Sumbar menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi masyarakat guna mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
