PADANG (bapermennews.com) – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumbar untuk mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah, memperkuat UMKM, dan memperluas akses pasar hingga tingkat global.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumbar bertema Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Rakor menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan sebagai pembicara utama.
Mahyeldi menegaskan, sertifikasi halal kini telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi, melindungi konsumen, dan membuka peluang produk lokal menembus pasar nasional maupun internasional.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki modal budaya yang kuat melalui falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadikan nilai halal sebagai bagian dari identitas masyarakat Minangkabau.
Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam RPJMD provinsi dan kabupaten/kota serta diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagai fondasi pengembangan Sumbar menjadi destinasi wisata halal unggulan.
Hingga saat ini, sebanyak 72.385 pelaku usaha di Sumbar telah mengikuti program sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan 110.114 sertifikat halal yang mencakup 246.332 produk.
Mahyeldi menyebut capaian itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan para pelaku usaha. Namun, ia menekankan bahwa target selanjutnya bukan hanya meningkatkan jumlah sertifikat, melainkan membangun ekosistem halal yang menyeluruh.
Ekosistem tersebut meliputi pengembangan industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok halal berbasis UMKM.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Dukungan BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai penting untuk memperluas pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan UMKM.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengatakan industri halal telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar masih berada di peringkat kedelapan dalam industri halal global.
Menurut Haikal, sertifikasi halal merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk nasional. Ia menyebut implementasi kebijakan wajib halal telah mendorong lonjakan penerbitan sertifikat dari sekitar 600 ribu menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada 2026.
Ia optimistis percepatan sertifikasi halal akan memperkuat posisi UMKM Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi halal nasional.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi provinsi terdepan dalam implementasi sertifikasi halal sekaligus menjadi model pengembangan ekosistem halal nasional.
