PADANG (bapermennews.com) – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan menyiapkan sebanyak 1.750 agen pendamping yang akan bertugas hingga tingkat RT dan RW. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi proyek percontohan digitalisasi bansos yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, Ances Kurniawan, mengatakan ribuan agen pendamping tersebut akan menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang nantinya menjadi syarat utama dalam menerima bantuan sosial.
“Dalam mengawal implementasi teknis, Pemkot Padang menyiapkan 1.750 agen pendamping yang tersebar hingga tingkat RT dan RW,” kata Ances di Padang, Sabtu.
Menurutnya, penerapan identitas kependudukan digital menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dengan sistem digital, proses verifikasi data dapat dilakukan secara real time sehingga potensi data ganda, penyalahgunaan identitas, maupun bantuan yang salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin.
Ances menjelaskan, agen pendamping nantinya tidak hanya membantu proses aktivasi IKD, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat digitalisasi administrasi kependudukan dalam berbagai layanan publik, termasuk akses bantuan sosial.
“Program ini bertujuan mengukur ketepatan bansos yang diterima masyarakat sekaligus meningkatkan akurasi data penerima bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan kesiapan Kota Padang menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi bansos. Menurutnya, program ini merupakan solusi strategis untuk memperbaiki persoalan data kemiskinan dan penerima bantuan yang selama ini kerap menjadi kendala di lapangan.
Maigus menyebutkan, berbagai persiapan telah dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam koordinasi itu, Pemerintah Kota Padang menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program digitalisasi bansos agar dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Digitalisasi menjadi solusi atas persoalan data kemiskinan faktual di lapangan. Dengan integrasi data kependudukan digital, bantuan pemerintah diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” kata Maigus.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera dirampungkan sehingga program digitalisasi bansos tersebut dapat resmi diluncurkan pada Oktober 2026 mendatang.
Program digitalisasi bansos ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan, mempercepat proses verifikasi penerima, serta memperkuat transparansi dan pengawasan dalam penggunaan anggaran bantuan sosial pemerintah.
