JAMBI (bapermennews.com) – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menjadi perhatian serius pemerintah. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menggelar operasi terpadu untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak kawasan konservasi tersebut.
Dari hasil operasi awal, petugas mengidentifikasi sedikitnya 119,32 hektare kawasan TNKS di wilayah Penetai yang terdampak aktivitas penambangan emas ilegal.
Operasi gabungan tersebut melibatkan Satgas PKH, BBTNKS, Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, serta sejumlah unsur pemerhati lingkungan hidup.
Penyisiran dilakukan pada Kamis (5/11/2026), dengan menyasar sejumlah titik di kawasan Sungai Penetai yang berada di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.
Pada tahap awal, tim gabungan melakukan pemeriksaan di tiga lokasi, yakni wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.
Kepala Seksi TNKS Wilayah I Kerinci, David, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis geospasial, luas kawasan yang teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Penetai mencapai 119,32 hektare.
” Berdasarkan hasil analisis geospasial, kawasan yang teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Penetai mencapai 119,32 hektare,” kata David, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, sebagai otoritas pengelola kawasan konservasi, BBTNKS memiliki tanggung jawab dalam mendukung identifikasi kerusakan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempersiapkan langkah pemulihan ekosistem di kawasan yang terdampak.
Selain melakukan identifikasi, Satgas PKH bersama unsur terkait juga terus menelusuri keberadaan alat berat yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Petugas turut memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pengamanan dan penertiban kawasan.
Kapolda Jambi Perintahkan Pemetaan Seluruh Lokasi PETI
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Widodo sebelumnya telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh lokasi penambangan emas tanpa izin di wilayah Provinsi Jambi.
Pemetaan tersebut mencakup berbagai wilayah, mulai dari bantaran sungai, perbukitan, pegunungan hingga kawasan konservasi, termasuk cagar alam dan taman nasional.
Kapolda menegaskan bahwa penindakan hukum tidak hanya menyasar pelaku penambangan ilegal, tetapi juga pihak-pihak yang memasuki kawasan taman nasional untuk melakukan aktivitas PETI.
Menurutnya, kawasan cagar alam dan taman nasional merupakan wilayah konservasi yang memiliki ketentuan perlindungan khusus. Bahkan, memasuki kawasan tersebut tanpa kepentingan atau izin yang sah dapat berimplikasi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jadi untuk dapat kita ketahui, namanya di cagar alam ya taman nasional, jangankan nambang, masuk saja tanpa kerja itu sudah pidana,” tegas Widodo.
Ia juga mengakui bahwa pengawasan kawasan hutan dengan wilayah yang sangat luas bukanlah pekerjaan mudah. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk membantu mengawasi serta melaporkan aktivitas mencurigakan.
Kapolda mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila menemukan kegiatan penambangan ilegal di kawasan hutan maupun wilayah konservasi.
Upaya penertiban ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan operasi semata, tetapi dilanjutkan dengan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, pengamanan kawasan, serta pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI.
