JAKARTA (bapermennews.com) – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (21/9/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Juanda, Gedung Juanda I Lantai Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta. Pengangkatan para pejabat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026, Nomor 218 Tahun 2026, dan Nomor 219 Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Suahasil menyampaikan sejumlah arahan kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya penguatan penerimaan negara, pengawasan, serta pengelolaan keuangan yang mendukung perekonomian nasional.
Tekankan Sistem Perpajakan yang Kredibel dan Adil
Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suahasil menegaskan bahwa pencapaian target penerimaan negara harus didukung sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan berkelanjutan.
Menurutnya, DJP perlu memahami dinamika perekonomian Indonesia serta perilaku wajib pajak agar dapat menghasilkan kebijakan dan keputusan yang tepat.
“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” ujar Suahasil.
Ia menambahkan, target penerimaan negara menjadi salah satu aspek penting dalam membangun sistem perpajakan yang mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
Bea Cukai Diminta Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diarahkan untuk meningkatkan pengawasan berbasis risiko dan mengenali pola pelanggaran sejak dini.
Suahasil menekankan bahwa pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Aktivitas ekonomi perlu dipantau untuk mencegah kegiatan ilegal sekaligus mendukung fungsi penerimaan negara.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bea dan Cukai juga diminta berperan dalam pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya sektor yang berorientasi ekspor.
“Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor,” jelasnya.
Pengelolaan APBN Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Arahan berikutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Suahasil meminta agar APBN dipandang sebagai instrumen anggaran yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengelolaan kas negara, menurutnya, perlu dilakukan secara lebih presisi agar belanja pemerintah dapat direalisasikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretariat KSSK diminta memperkuat koordinasi antaranggota komite. Koordinasi tersebut juga perlu melibatkan Danantara, yang mulai diikutsertakan dalam sejumlah rapat terakhir.
Daftar 14 Pejabat yang Dilantik
Berikut nama-nama pejabat yang dilantik Menteri Keuangan Suahasil Nazara:
- Teddy Suhartadi Permadi – Sekretaris Pengadilan Pajak.
- Bismar Fahlerie – Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
- Agung Krisdiyanto – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
- Sekti Widihartanto – Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta.
- Ihsan Priyawibawa – Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.
- Ani Natalia – Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- Agus Amiwijaya – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
- Estty Purwadiani Hidayatie – Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
- Adhang Noegroho Adi – Kepala Kanwil DJBC Maluku.
- Galih Elham Setiawan – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Evy Mulyani – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Panca Putra Jaya – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
- Herman Saherudin – Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- Ayu Sukorini – Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur kepemimpinan dan pelaksanaan tugas strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya dalam mendukung penerimaan negara, pengawasan, serta stabilitas sistem keuangan nasional.
