PADANG (bapermennews.com) – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mulai menertibkan aspek perizinan operasional perusahaan transportasi berbasis aplikasi atau ojek online (ojol).
Langkah tersebut dilakukan dengan memanggil tiga perusahaan aplikator, yakni Maxim, Grab, dan Gojek, untuk memberikan klarifikasi terkait kelengkapan izin usaha, legalitas kantor cabang, hingga perlindungan terhadap mitra pengemudi.
Pertemuan berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Plaza Andalas, Kota Padang, Kamis (5/11/2026). Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama DPRD Kota Padang.
Dalam pertemuan itu, Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi, bersama Pranata Komputer Terampil DPMPTSP, Ismi Mulyani, melakukan pembahasan langsung dengan perwakilan masing-masing aplikator.
Sejumlah aspek menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pemenuhan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), legalitas kantor cabang, kesesuaian tata ruang, potensi pajak daerah, hingga jaminan perlindungan sosial bagi pengemudi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, Maxim diketahui telah memiliki izin kantor cabang dan memperbarui sistem perizinannya menggunakan KBLI 2025 dengan kode 47901.
Sementara itu, Grab masih menggunakan KBLI versi 2020. Karena itu, Pemko Padang meminta pihak perusahaan segera menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan terbaru.
Adapun perwakilan Gojek yang hadir belum dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait status perizinan karena keterbatasan kewenangan di tingkat daerah. Pemko Padang pun berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan tim legal Gojek dari kantor pusat.
Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi, mengatakan klarifikasi tersebut diperlukan untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan perusahaan aplikator mengenai regulasi perizinan yang berlaku.
Menurutnya, selama ini terdapat perbedaan pandangan mengenai pemenuhan KBLI yang harus dimiliki perusahaan aplikator.
“Pertemuan ini kita lakukan karena sebelumnya ada perbedaan pemahaman antara Pemko dan pihak aplikator. Aplikator menganggap KBLI yang sudah dipenuhi saat ini telah mewakili seluruh kegiatan mereka. Sedangkan dari pemerintah kota menilai aplikator perlu untuk memenuhi KBLI lainnya,” jelas Fauzan.
Ia menambahkan, dari tiga perusahaan yang diundang, pihak Gojek belum dapat memberikan penjelasan secara lengkap mengenai perizinan operasionalnya.
“Jadi untuk Gojek akan ada pertemuan lanjutan dalam pembahasan izin operasional ini,” tambahnya.
Selain persoalan perizinan, Pemko Padang juga mulai menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penggunaan atribut perusahaan aplikator.
Logo dan merek perusahaan yang terpasang pada jaket, stiker, maupun atribut kendaraan pengemudi dinilai berpotensi masuk dalam kategori media reklame atau iklan berjalan yang perlu dikaji dari sisi ketentuan pajak daerah.
“Atribut ojol yang dipakai driver, apakah itu stiker atau jaket, berpotensi masuk dalam kategori iklan yang memiliki konsekuensi pajak. Hal ini sudah kami sampaikan dan perlu untuk pembahasan lanjutan,” tegas Fauzan.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta kejelasan mengenai perlindungan dan kesejahteraan para mitra pengemudi.
Pranata Komputer Terampil DPMPTSP Kota Padang, Ismi Mulyani, menyampaikan bahwa secara prinsip seluruh aplikator telah memiliki skema perlindungan jaminan sosial bagi mitra pengemudi.
Untuk memastikan ketentuan KBLI yang harus dipenuhi perusahaan aplikator, DPMPTSP Kota Padang juga akan meminta arahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tingkat pusat.
“Kemarin itu sifatnya klarifikasi legalitas kantor cabang, tata ruang, pajak daerah, serta perlindungan mitranya. Pihak aplikator sangat terbuka karena di luar beredar berita simpang siur, sehingga mereka bisa langsung menjelaskan,” ungkap Ismi.
Ia menegaskan, pihaknya telah menyurati BKPM untuk memperoleh kepastian apakah izin portal aplikasi saja sudah mencukupi atau perusahaan masih diwajibkan mencantumkan kegiatan usaha lainnya dalam perizinan.
Langkah Pemko Padang tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan aplikator sekaligus memastikan aktivitas usaha transportasi berbasis aplikasi berjalan sesuai ketentuan, termasuk memperhatikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan perlindungan mitra pengemudi.
