PADANG (bapermennews.com) – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui penindakan sesaat di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus mampu mengidentifikasi dan menangani akar penyebab masalah agar solusi yang dihasilkan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri dialog bersama aktivis, tokoh masyarakat, dan sejumlah pemangku kepentingan di Kota Padang, Jumat (12/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka untuk membahas berbagai isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik di Sumatera Barat.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan krusial mengemuka, mulai dari pengawasan distribusi BBM bersubsidi, penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), peningkatan mutu pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dan nagari.
Mahyeldi menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada penyelesaian sumber persoalan, bukan hanya dampak yang tampak di permukaan.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan secara tuntas, kita harus melihat sumber masalahnya. Jangan hanya fokus pada dampak yang muncul di lapangan, tetapi cari dan benahi akar penyebabnya,” ujar Mahyeldi.
Pengawasan BBM Jadi Kunci Menekan PETI
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam dialog tersebut adalah masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM bersubsidi merupakan salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat dan mesin berkapasitas besar.
Ia menegaskan bahwa aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan kegiatan pertambangan yang memanfaatkan alat berat karena dampak lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dan berisiko merusak ekosistem.
“Pengawasan distribusi BBM harus diperkuat. Jika pasokan yang digunakan untuk kegiatan ilegal dapat dikendalikan, maka aktivitas di lapangan juga akan berkurang secara signifikan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjut Mahyeldi, terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari dampak aktivitas pertambangan ilegal.
Pendidikan Menjadi Prioritas Pembangunan SDM
Selain membahas persoalan lingkungan dan pertambangan, Mahyeldi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Menurutnya, tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, dan orang tua.
“Kita ingin sekolah terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Tantangan pendidikan semakin kompleks sehingga membutuhkan dukungan bersama dari masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan penguatan regulasi mengenai peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta sistem pembelajaran jarak jauh guna menjangkau wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan.
“Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan hanya karena faktor geografis atau keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.
Perkuat Ketahanan Sosial dan Peran Nagari
Dalam sesi dialog tersebut, pembahasan juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.
Mahyeldi menilai bahwa keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintahan nagari harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.
Menurutnya, penguatan fungsi nagari sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan pembangunan masyarakat merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan.
“Kita ingin memperkuat ruang dialog dan peran nagari sehingga berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan secara lebih efektif dengan tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Kolaborasi untuk Sumbar yang Maju dan Berdaya Saing
Menutup dialog, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus berjalan secara seimbang antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta penguatan persatuan masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kolaborasi dalam mewujudkan daerah yang maju, kompetitif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.
“Tujuan kita adalah mewujudkan Sumatera Barat yang maju, berdaya saing, tetap menjaga persatuan, dan membuka ruang kolaborasi bagi seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.
