PADANG (bapermennews.com) – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada akhir 2025.
Wakil Wali Kota Padang, , mengatakan percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian serta dapat kembali menempati hunian yang layak.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujar Maigus Nasir di Padang, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar secara virtual bersama dari kediaman resmi Wali Kota Padang.
Rapat yang dipimpin Kepala BNPB, , diikuti oleh 42 kepala daerah dari wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan bahwa penyaluran bantuan stimulan bagi rumah kategori rusak ringan dan rusak sedang ditargetkan selesai seluruhnya pada 2026. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk rumah kategori rusak berat ditargetkan rampung pada 2027.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit karena besaran bantuan yang ada dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak huni.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, , melaporkan bahwa bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah tersalurkan seluruhnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Padang telah mengajukan tambahan enam kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan tahap berikutnya. Di sisi lain, pembangunan 23 unit Huntap mandiri saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan, kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Pemenuhannya akan dilakukan melalui dukungan sejumlah kementerian, BNPB, serta lembaga sosial swasta.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, dengan 85 unit Huntap terpusat telah memasuki tahap pembangunan. Sementara 183 unit lainnya akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di kawasan Lambung Bukit mulai Agustus 2026.
“Dengan progres yang ada, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” tutup Hendri.
