PADANG (bapermennews.com) – Lemahnya pengawasan dan dugaan celah keamanan pada sistem barcode atau QR Code MyPertamina disinyalir menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrean solar bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Barat.
Sistem digitalisasi yang diterapkan untuk mengendalikan kuota pembelian BBM bersubsidi tersebut diduga dimanfaatkan melalui praktik jual beli QR Code ganda secara daring di sejumlah platform e-commerce.
Kondisi itu diduga dimanfaatkan oleh oknum pelangsir untuk melakukan pembelian solar bersubsidi secara berulang. Akibatnya, pasokan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berhak berpotensi terganggu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, turut menyoroti dugaan celah keamanan pada sistem teknologi informasi PT Pertamina (Persero), khususnya PT Pertamina Patra Niaga.
“Masa di Shopee orang bisa jualan QR Card? Ini berarti ada kelemahan di IT-nya PT Pertamina, terutama Patra Niaga, dan kita minta ini segera diperbaiki,” ujar Andre, Jumat (21/8/2026).
DPR Akan Panggil Direksi Pertamina
Menanggapi adanya temuan QR Code ganda yang diperjualbelikan secara daring, Komisi VI DPR RI berencana memanggil jajaran direksi Pertamina pada masa sidang mendatang.
Evaluasi terhadap sistem distribusi digital MyPertamina disebut akan menjadi salah satu agenda yang dibahas. DPR meminta adanya pembenahan sistem secara cepat agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Andre menegaskan, celah dalam sistem digital tidak boleh dibiarkan karena berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat.
Selain persoalan sistem teknologi informasi, praktik pelangsiran solar di lapangan juga diduga melibatkan oknum petugas SPBU yang menerima komisi dari transaksi tertentu.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu meminta Pertamina tidak hanya memberikan sanksi administratif berupa pemecatan apabila menemukan operator SPBU yang terbukti terlibat, tetapi juga membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Saya sudah bilang sama Pertamina pecat, laporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) untuk diproses secara hukum kalau ada operator yang bermasalah. Jadi jangan cuma dipecat, tapi dibawa ke ranah hukum, laporkan ke pihak kepolisian,” tegasnya.
Dorong Kerja Sama Pertamina dan Polda Sumbar
Sorotan terhadap distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Barat semakin menguat setelah muncul temuan dugaan penyusupan solar dari Sumbar yang kemudian dijual melintasi batas provinsi hingga ke wilayah Jambi.
Untuk mencegah kebocoran distribusi serta mengurangi antrean panjang yang merugikan masyarakat, Andre mendorong Pertamina wilayah Sumatera Barat mengambil langkah proaktif dengan menjalin kerja sama resmi bersama kepolisian.
Menurutnya, koordinasi antara Pertamina dan aparat penegak hukum diperlukan untuk menangani dugaan pembelian BBM subsidi secara berulang yang mencurigakan.
“Pertamina Sumbar segera bekerja sama, berkolaborasi MoU dengan Polda Sumatera Barat. Kalau memang ada pembelian berulang yang dicurigai, ya mobilnya ditahan dulu oleh pihak SPBU sambil Polsek terdekat datang untuk memproses,” pungkas Andre.
Polemik ini kini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat yang setiap hari harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Perbaikan sistem digital, pengawasan di tingkat SPBU, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan dinilai menjadi langkah penting agar distribusi BBM subsidi kembali tepat sasaran.
