PADANG PARIAMAN (bapermennews.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengusulkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai upaya mempercepat pembangunan sistem persampahan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan, pengelolaan sampah di daerahnya tidak lagi hanya berfokus pada pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada pengangkutan ke TPA, tetapi dimulai dari kesadaran masyarakat melalui pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya,” ujar John Kenedy Azis di Parik Malintang, Rabu.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut. Karena itu, Pemkab Padang Pariaman akan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap nagari untuk mengelola sampah di tingkat lokal.
Dalam proposal yang diserahkan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup pada Selasa (14/7), Pemkab Padang Pariaman mengajukan bantuan enam unit dump truck, 17 unit arm roll truck, 103 unit kontainer sampah, serta 103 unit becak motor pengangkut sampah. Jumlah kontainer dan becak motor tersebut disesuaikan dengan jumlah 103 nagari definitif yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan 17 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang akan ditempatkan di setiap kecamatan, serta satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kabupaten.
John Kenedy Azis menjelaskan, konsep pengelolaan sampah yang diterapkan mengedepankan prinsip ekonomi sirkular dengan mendorong masyarakat memilah sampah ke dalam tiga kategori, yakni sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi melalui bank sampah atau pengepul, serta sampah residu yang akan diproses menggunakan teknologi pengolahan lanjutan.
Ia menambahkan, TPS 3R nantinya akan dikelola oleh KSM sebagai pusat pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, sedangkan TPST akan dikelola pemerintah daerah sebagai pusat pengolahan akhir.
Pemkab berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan pelayanan persampahan, mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat, kami optimistis Padang Pariaman mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” kata John.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya telah menerima permohonan bantuan penanganan sampah dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat saat kunjungan kerja ke daerah tersebut.
“Saat ini ada revisi anggaran di kementerian, mudah-mudahan dalam satu bulan ini ada anggaran sehingga bisa merespon permintaan dari daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penanganan Pengelolaan Sampah serta TPA yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Menurut Menteri, pemerintah pusat perlu turun tangan secara langsung dalam penanganan persoalan sampah karena kondisinya telah membutuhkan penanganan yang serius, terpadu, dan menyeluruh.
